SEJARAH PEMBANGKANGAN TENTARA

 

 Apa yang kita pikirkan saat menonton televisi menyaksikan sepasukan tentara pawai di Istana Negara setiap 17 Agustus? Gagah, rapi, disiplin dan loyalitas adalah kesan yang mungkin terlintas di kepala kita. Dan telah menjadi pengetahuan umum sebagai profil tentara. Tetapi soal loyalitas ini ada cerita yang belum diketahui banyak orang. Ternyata  loyalitas tentara kepada pemerintah pernah mengalami pasang surut. Ya, tentara pernah berencana mengintervensi keputusan-keputusan politik pemerintah.

Di buku Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI, akademisi dari Queensland University, Ulf Sundhaussen, menulis bahwa relasi militer dan politik pemerintah di awal berdirinya Republik Indonesia berjalan penuh dinamika. Tentara pernah berkali-kali berupaya mengintervensi kebijakan pemimpin Republik dengan pelbagai cara.

Buku ini sebagian besar isinya berasal dari tesis doktoral Sundhaussen pada tahun 1971 di Monash University. Mengambil judul The Political Orientations and Political Involvement of The Indonesian Officer Corps 1945-1966: The Siliwangi Division and Army Headquarters, tesis ini lahir setelah menempuh ratusan wawancara dan penelitian dokumen di Indonesia antara tahun 1967/1969 dan beberapa kali kunjungan di dekade 1970-an.

Ditulis dengan pendekatan kronologis, buku ini disusun dengan dua tujuan; pertama, untuk mengisi khazanah publikasi ilmiah mengenai relasi militer-sipil di Indonesia yang pada masa itu masih langka. Kedua, untuk memberikan sumbangan ke arah pemahaman mengenai relasi sipil-militer di negara-negara yang sedang berkembang.

Tesis utama buku ini adalah bahwa intervensi tentara kepada pemerintahan sipil terjadi ketika institusi sipil mengalami pelemahan dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Sehingga tentara maju untuk membenahinya. Menurut Sundhaussen, tentara tidak punya kepentingan untuk memasuki politik jika keadaan bangsa tidak mendesak dan baik-baik saja. Dan terutama jika problematika itu menyangkut dengan rumah tangga tentara yang eksklusif.

Bagi negara yang baru merdeka, konsolidasi militer bukanlah kegiatan yang mudah dilakukan. Apalagi di tengah upaya seluruh elemen bangsa bersatu membendung upaya Belanda kembali mencaplok wilayah-wilayah Indonesia. Ketika para politisi sipil lebih mengandalkan strategi diplomasi daripada perjuangan bersenjata ternyata peran tentara mengalami distorsi dan terkesan dinomorduakan.

Sejak awal Republik Indonesia diproklamirkan, polemik dan konflik datang dan pergi. Para pemimpin sipil seperti Sukarno, Hatta dan Syahrir berbeda pandangan mengenai sistem politik, kepartaian, arti penting revolusi dalam upaya menghalau upaya-upaya penjajah. Presidensialisme yang dikehendaki Sukarno ternyata diganti dengan parlementarisme. PNI sebagai partai tunggal direvisi oleh Maklumat Nomor X Hatta dengan memberlakukan sistem multipartai. Dan tentara masih berkedudukan sebagai lembaga keamanan tanpa panglima di tengah-tengah eksistensi laskar-laskar yang terpecah-pecah dalam loyalitasnya kepada partai politik dan organisasi-organisasi perjuangan.

Ternyata jalan diplomasi yang dipercayai bakal mematahkan rekolonisasi tidak menunjukkan perkembangan yang memuaskan. Alih-alih berhasil mempertahankan wilayah Republik yang luas itu diplomasi ternyata gagal sehingga membuat tentara semkin tidak puas. Perdebatan antara pendukung diplomasi dan mengangkat senjata tidak mencapai titik temu. Akhirnya pada Juni 1946, sekelompok tentara yang bersimpati dengan pergerakan Persatuan Perjuangan dan membenci jalur diplomasi menculik Perdana Menteri Syahrir.

Setelah kemerdekaan 100 persen berhasil dicapai, lalu RIS dan APRIS dibubarkan, keuangan negara yang habis untuk menebus hasil-hasil Konferensi Meja Bundar membuat ekonomi nasional morat-marit. Parlemen melihat jumlah tentara yang terlalu banyak perlu dikurangi melalui reorganisasi tentara. Politisi PNI meminta pengurangan jumlah tentara dan peremajaan struktur pemimpinnya. Mosi Sophiaan itu dilihat tentara terlalu mencampuri urusan rumah tangganya.

Pada 17 Oktober 1952, ribuan massa berunjuk rasa di depan Istana Negara meminta kepada Sukarno untuk membubarkan parlemen. Tentara mem-back up unjuk rasa itu dengan mengikutsertakan tentara dan kendaraan lapis baja yang moncong meriamnya diarahkan ke Istana. DPR buat mereka tidak punya legitimasi politik lantaran kedudukannya yang alih-alih dipilih rakyat malah diangkat secara politik.    

Presiden Sukarno tidak setuju dengan tuntutan itu. Dia tegas menolak didorong-dorong menjadi pemimpin diktator dengan berjanji akan menyelesaikan masalah itu baik-baik dengan DPR.

Ketika Presiden Sukarno menunjuk Bambang Utoyo untuk menjadi Kasad pada pertengan 1955, ternyata tentara tidak merestuinya. Penjabat Kasad, Zulkifli Lubis tidak setuju keputusan itu mengingat kesepakatan tentara melalui Piagam Yogyakarta mengedepankan senioritas untuk mengingsi posisi jabatan panglima. Akibatnya pelantikan Bambang Utoyo tidak diselenggarakan melalui upacara militer sebagaimana biasanya.

Upaya tentara untuk kembali mengintervensi pemerintah datang pada saat hubungan mereka dengan pemimpin mereka A.H. Nasution bergejolak. Pada akhir 1956,  Panglima Divisi Siliwangi mencoba mengganti Nasution dan pemerintahan parlementer. Zulkifli Lubis, Sutoko, Kemal Idris melancarkan operasi penggulingan menggunakan pasukan di bawah komando mereka. Mayor Djailani komandan RPKAD (Kopassus) mengerahkan pasukannya untuk memulai operasi. Tetapi menyadari tidak ada pasukan lain yang muncul akhirnya diputuskan mundur sampai Djailani sendiri berhasil diamankan dan diberhentikan dari dinas TNI.  

Puncak pembangkangan tentara terjadi pada penghujung decade 1950-an melalui gerakan PRRI dan Permesta. Gerakan protes itu timbul dari ketimpangan pembangunan pusat pemerintahan di Jawa dengan daerah-daerah. Sementara hasil pengolahan sumber daya ditarik ke Jakarta,daerah-daerah tidak memiliki cukup fiskal untuk membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Ini termasuk dengan kesejahteraan tentara yang melarat. Sehingga penguasa perang di daerah diam-diam menyetujui kegiatan-kegiatan penyelundupan ke luar negeri.

Pemimpin sipil dan tentara memutuskan mendukung gerakan ini. Pemimpin-pemimpin Masyumi seperti Moh. Nasir, Syafrudin Prawiranegara, dan PSI seperti Soemitro Djojohadikusumo memutuskan berjuang masuk ke hutan-hutan Sumatera. Pemimpin tentara seperti Zulkifli Lubis, Ahmad Husein, Maludin Simbolon memimpin tentara pro PRRI. Sedangkan Ventje Sumual bahkan Alex Kawilarang -yang memutuskan pulang dari luar negeri- memimpin Permesta.

Tetapi perlawanan gerakan itu tidak bertahan lama. Berbulan-bulan TNI dikirimkan untuk memadamkan gerakan perlawanan itu. Nasution akhirnya berhasil memadamkan juga menangkap pemimpin-pemimpin PRRI dan Permesta.

Setelah memadamkan perlawanan itu untuk pertama kalinya dalam sejarah tentara sepenuhnya solid dan loyal dibawah kepemimpinan panglimanya Abdul Haris Nasution. Tetapi loyalitas tentara kepada Sukarno masih penuh dinamika apalagi ketika menyusul kedekatan Sukarno dengan PKI. Pecahnya peristiwa Dwikora, tragedi 30 September 1965, terbitnya Supersemar 1966 dan pengambilalihan kekuasaan oleh Suharto setelahnya pelan-pelan berhasil “menertibkan” tentara. Tidak ada lagi kisah pembangkangan tentara sejak jenderal itu resmi memerintah pada 1967.

Sundhaussen dalam buku ini tidak menguraikan proses awal pembentukan tentara di zaman Jepang: Peta. Padahal ide pembentukannya diinisiasi oleh pemimpin-pemimpin sipil seperti Sukarno juga dipimpin oleh pemimpin sipil. Fase sejarah ini penting untuk membantah pandangan keliru yang menganggap tentara dibentuk oleh mereka sendiri pada 1945.

Judul              : Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI

Penulis          : Ulf Sundhaussen

Penerbit         : LP3ES

Tahun            : 1986