bung zulfikhar

Oleh: Galang   Saya sendiri berpikir, sebenarnya apa gunanya kita berdebatkalau kebenaran itu sudah ada di depan mata. Apa gunanya kita berselisih, kalaupokok permasalahan itu sudah terang akar masalahnya dan jalan keluarnya.Karenanya, sudah sepantasnya kita melihat kebenaran itu pada kadarnya masing-masing. Kebenaran itu harus dirisetdengan ukuran-ukurannya yang jelas. Bukan pada ukuran-ukuran perifernya yangmenimbulkan panas, bau pesing, gatal-gatal dan lain-lain. Semua kader KAMMI yang melek grup facebook 'Pengurus KAMMISeluruh Indonesia' (PKSI) -atau diskusi maya seputar organisasi, pasti mengenaldengan kader yang namanya menjadi judul tulisan saya ini, Tsurayya Zahra (TZ).Sosok kader, ummahat dan ibu tiga anak yang akhir-akhir menjadi trendingtopic kader KAMMI di dunia maya. Ya, TZ untuk saat ini menjadi pusatperhatian yang oleh banyak orang, termasuk saya sendiri disebut kontroversial.

ufuk syawal mendaki horizon timur tapaknya memetik ranggasan mozaik-mozaik Ramadhan dari balik lembah lampu neon terpatri jauh menggali ke dalam sanubari dimana-mana terdengar nyaring rintihan elegi kepergiannya sayang, kepergiannya disambut meriah para pecintanya senyum, canda, tawa, air muka mereka rupanya jaminan tuk kembali jumpa sudah dirasa tetapi biarlah pergantiannya membuat sebagian muslim sedih sebagian lain senang dgn wajah berseri sebagian lagi gamang oleh keabsurditasan diri

Saya kira kita sudah bosan dan kesal dengan kasus korupsi yang marak terjadi di penjuru negeri ini. Tidak salah negeri ini dikenal sebagai salah satu negara di Asia yang terkorup. Indeks Persepsi Korupsi kita 3 -semakin tinggi nilainya, tingkat korupsi semakin rendah. Transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara juga tidak masif dilakukan. Ada beberapa lembaga negara -termasuk lembaga yudikatif- yang belum mau transparan. Kalau sudah begini, bagaimana mau menghadirkan kepastian hukum. Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung hukum sebagai pranata berkehidupanmya. Tidak heran, hukum diabadikan dalam pasal 1 UUD 1945. Namun miris, hukum hari ini baru sekedar nama an sich . Transformasi   menjadi nilai yang benar-benar tertanam dalam kesadaran berbangsa dan bernegara belum sepenuhnya terjadi. Hukum belum menjadi instrumen trias politika yang berdaulat. Saya sejak dulu mempertanyakan paradoks seperti   ini. Mengapa kepala Akademi Kepolisian bisa menjadi tersang