bung zulfikhar

BANTUL -Selasa kemarin (27/05), KAMMI Daerah Bantul menyelenggarakan diskusi di komisariat KAMMI UMY. Dusun Jadan, Kecamatan Kasihan, Bantul. Diskusi yang dimulai pukul 16.30 tersebut, membahas mengenai kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bantul, Idham Samawi.  Sejak 17 Juli 2013 kemarin, Idham telah resmi di tetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia dituduh telah melakukan korupsi Dana Hibah APBD Bantul tahun 2011 sebesar 12,5 Miliar.  Pada Pemilu April kemarin, Idham telah resmi terpilih sebagai Anggota DPR RI. Sehingga, terjadi kontradiksi antara keterpilihannya dan kasus tersebut. KAMMI menilai seharusnya setelah di tetapkan sebagai tersangka, dengan sendirinya ia mesti legowo mundur dari pencalonannya sejak awal. Menjunjung etika politik dengan fokus pada kasus yang menjeratnya. Atas dasar itulah diskusi tersebut di selenggarakan.

Pada diskusi pra demonstrasi Pilpres 2014 malam Minggu kemarin, pengurus KAMMI Wilayah DIY mengusulkan wacana ketidakpercayaan kepada dua pasangan capres cawapres: Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta. Hampir semua kader yang hadir sepakat dengan wacana itu. tetapi banyak juga yang berbeda pendapat.  Kamwil menawarkan agar KAMMI sebaiknya netral. Tidak berpihak pada capres manapun. Sebab, komposisi capres yang ada tidak menunjukkan iktikad baik untuk membangun bangsanya. Politik busuk lebih di kedepankan ketimbang politik etik. “Golput saja lah,” kelakar Mas Dedi. 

      Koalisi menuju pilpres 9 Juli mendatang mulai mengerucut. Setidaknya akan mencuat dua capres yang akan terjun bersaing: Jokowi dan Prabowo. Jokowi sudah siap 90 persen. Minus cawapres yang masih menunggu keputusan sang Ketua Umum. Sedang Prabowo tinggal menunggu pengumuman resmi PKS mengenai koalisi bersama mereka dengan PPP dan PAN. Kedua capres itu ibarat pemburu yang sudah siap dengan senapannya. Tinggal menunggu amunisi untuk diisi. Terlebih Jokowi yang sudah mendaklarasikan pencapresannya kemarin. Hal yang berbeda kita lihat pada posisi capres dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Tokoh yang satu ini sudah siap sejak jauh-jauh hari. Ramai berkampanye menghiasi media elektronik. Tapi hingga kini status politiknya belum jelas. Ical belum menggandeng satu partai pun. Saat ini komunikasi koalisi kembali ia jalin dengan Jokowi yang semula belum memuaskannya. Tampaknya ia tidak ingin Golkar menjadi oposisi. Posisi Jokowi yang sudah settle membuatnya tercenung.

    Sejak terungkapnya kasus sodomi   yang menimpa seorang anak lelaki siswa Jakarta International School (JIS) oleh para paedofil yang tidak lain adalah petugas kebersihan sekolah elit tersebut. Belakangan mulai ramai bermunculan di media massa terkait pedofil-pedofil serupa. Kasus sodomi yang menimpa anak itu bukan yang pertama, tapi yang menjadi perhatian, mengapa peristiwa itu menjadi semacam kunci bagi kotak Pandora kasus-kasus serupa? Sodomi dalam masyarakat kita adalah model kejahatan yang masuk kategori berat. Mengapa kukatakan begitu? Sebab perbuatan itu tidak hanya merugikan si korban dan keluarganya pada saat itu. Yaitu ketika kejadian itu terjadi dan masa pemulihan setelahnya. Tetapi akan terbawa dalam perkembangan anak itu di masa depan. 

Sampai hari ini dimana-mana para aktivis berkoar-koar menuntut Prabowo agar diadili. Tuntutan itu meluas mulai media massa sampai media social. Posisi Prabowo sebagai Panglima Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat (Kostrad)   saat itu di anggap   sebagai posisi yang berhubungan langsung dengan operasi penculikan aktivis prodemokrasi 16 tahun silam. 11 anggotanya yang tergabung dalam Tim Mawar akhirnya di tetapkan sebagi tersangka pada persidangan di Mahkamah Militer 6 April 1999.  Dengan sederet fakta tersebut, Prabowo tentu sulit dapat mengelak dari berbagai tuduhan itu. Meskipun sampai sekarang ia menampik. Tuduhan itu baginya fitnah dan asumsi orang-orang yang ingin merusak integritas dirinya. Sebab sampai hari ini tuduhan-tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.