Reportase Diskusi Pra-Aksi KAMMI Daerah Bantul: Idham Tak Layak ke Senayan

BANTUL-Selasa kemarin (27/05), KAMMI Daerah Bantul menyelenggarakan diskusi di komisariat KAMMI UMY. Dusun Jadan, Kecamatan Kasihan, Bantul. Diskusi yang dimulai pukul 16.30 tersebut, membahas mengenai kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bantul, Idham Samawi. 

Sejak 17 Juli 2013 kemarin, Idham telah resmi di tetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia dituduh telah melakukan korupsi Dana Hibah APBD Bantul tahun 2011 sebesar 12,5 Miliar. 

Pada Pemilu April kemarin, Idham telah resmi terpilih sebagai Anggota DPR RI. Sehingga, terjadi kontradiksi antara keterpilihannya dan kasus tersebut. KAMMI menilai seharusnya setelah di tetapkan sebagai tersangka, dengan sendirinya ia mesti legowo mundur dari pencalonannya sejak awal. Menjunjung etika politik dengan fokus pada kasus yang menjeratnya. Atas dasar itulah diskusi tersebut di selenggarakan.

Diskusi kemarin dihadiri oleh kader KAMMI se-Bantul. Dari KAMMI Komisariat UMY dan UMBY. Diskusi dibuka oleh Andi Hijrian sebagai moderator, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh Wirdan Fanani. 

Zulfikhar, Ketua Kamda Bantul, bertindak selaku pemantik diskusi. Ia membuka diskusi dengan menjelaskan sederet keberhasilan Idham ketika dulu memimpin Bantul. Mulai dari keberhasilan ketua DPD PDIP DIY itu mengelola sektor kelautan yang selama ini belum pernah di sentuh. “Warga Bantul di daerah pantai sudah di didik cara melaut. Dengan mendatangkan nelayan dari Jawa Timur untuk melatih. Makanya, nggak heran sekarang banyak warga Bantul jadi nelayan. Pak Idham juga sudah mendirikan SMK Kelautan untuk membantu program tersebut. Mencari, meneliti dan mengembangkan potensi kelautan Bantul yang sekiranya bisa di manfaatkan.” Tuturnya. 

Selain itu, lanjut Zulfikhar, Idham juga sangat peduli pada nasib petani di Bantul. Masalah-masalah lama yang sering di alami petani di akhiri. Masalah modal dan akses ke pasar di reformasi. Tidak heran, hasil panen meningkat. Bantul menjadi salah satu daerah penyedia beras nasional. 

“Pada sektor perdagangan, Idham Samawi punya kontribusi besar yang tidak kalah berhasil,” tambah Zulfikhar. Menurutnya, Idham punya kontribusi besar menyelamatkan nasib pedagang tradisional. Jamak diketahui, hampir seluruh daerah di negeri ini, nasib pedagang tradisional semakin tidak jelas. Mereka mulai tersingkir dari sumber kehidupannya. Bertebarnya  mall-mall dan minimarket menjadi salah satu alasan. Keberadaan mereka menarik para konsumen berbelanja kapan saja (24 jam) dengan harga terjangkau. Idham Samawi tidak ingin fenomena tersebut terjadi di Bantul. Ia membuat Perda pelarangan pembangunan mall di Bantul. Jumlah minimarket dibatasi dan jaraknya dengan pasar tradisional di atur. Dampaknya, sekarang pasar tradisional di Bantul bisa survive sampai sekarang. Masa depan mereka terjamin.

Menurut Zulfikhar, sektor pariwisata juga menjadi fokus reformasi Idham. Terutama bidang kerajinan yang dikelola dengan baik. “Di Bantul, banyak terdapat pengrajin yang menggantungkan hidupnya dari bidang ini. Mereka banyak menghasilkan berbagai macam benda-benda kerajinan. Namun, mereka selama ini mengalami kendala dalam masalah pemasaran. Pasar dalam negeri kurang menjamin karya mereka bisa terjual. Akhirnya, Pak Idham memperantarai para pengrajin itu dengan pebisnis luar negeri. Melalui pameran-pameran yang di selenggarakan di Eropa, para pengrajin itu diajak. Rupanya karya mereka disukai dan mereka bisa memasarkannya sendiri di sana. Dampaknya, saat ini banyak pengrajin di Bantul yang sukses.” 

   Melalui sederet karya-karya tersebut, Idham tentu mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat di Bantul. Banyak kebijakannya  yang di dukung. Tidak heran, ia dipilih memimpin Bantul selama dua periode. Istrinya, Sri Surya Widati, juga di percaya untuk meneruskan kepemimpinannya. Kepercayaan masyarakat yang teramat besar tidak menaruh sedikit pun rasa keraguan pada kepimpinan Idham. Membuat Zulfikhar berkelakar, “jangankan isterinya yang dipilih memimpin. Sampai anak cucunya pun akan tetap dipilih. Maka jadilah dinasti politik. Seperti yang terjadi di Banten sekarang ini.”

Masa Depan Idham

Vonis tersangka yang dikeluarkan Kejati membuat masyarakat Bantul tersentak kaget. Antara percaya dan tidak percaya dengan keputusan tersebut. Mereka ragu, bupati yang selama ini berpihak pada mereka melakukan tindakan serendah itu. Beberapa hari kemudian, muncul banyak spanduk bertebaran di Bantul. Berisi ketidakpercayaan beberapa oknum masyarakat Bantul atas vonis Kejati tersebut. Mereka mengajak masyarakat agar percaya pada Pak Idham ketimbang vonis tersebut. 

Penyelidikan Kejati sejak Januari 2013 juga menetapkan tersangka lain. Yaitu mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga Bantul, Edy Bowo Nurcahyo. Edy dituduh menggunakan kewenangannya  mencairkan dana tersebut. Atas perintah Idham sebagai bupati waktu itu. 

Dana hibah di cairkan untuk keperluan KONI Bantul. Dari KONI dialirkan ke PSSI Bantul dan berakhir di Persiba. Dimana Idham memimpin sebagai ketua. Idham juga memimpin KONI dan PSSI Bantul. Hingga saat ini tidak jelas dana itu digunakan untuk keperluan apa. Dugaan yang paling besar untuk kepentingan Idham pribadi. Sebab, tidak ada pertanggungjawaban yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut.

Zulfikhar mengatakan, dana hibah itu di cairkan dua kali. Yang pertama melalui APBD 2011 sebanyak 8 Miliar. Yang kedua 4,5 Miliar. Sehingga genap 12,5 Miliar jika dijumlahkan. Tetapi, uang itu langsung di kembalikan Idham ke Kas Daerah Bantul sehari setelah vonis dikeluarkan. Uang pengganti diangsur tiga kali dan lunas pada 6 Maret 2014 kemarin. Yang menarik, uang itu adalah pinjaman dari pengacara Idham sendiri, Augustinus Hutajulu. 

Pinjaman dari Agustinus membuat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY harus mengaudit uang tersebut. Memastikannya benar-benar bersih. Anehnya, audit itu di serahkan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta. Bertumpuk dengan pekerjaan lembaga audit itu yang juga sibuk dengan kasus korupsi di Ibukota. Prosesnya pun semakin lama, apalagi saat ini pemeriksaan sementara di liburkan hingga Pemilu 2014 berakhir. Salah satu alasan yang membuat persidangan hingga kini belum dimulai. 

Pemeriksaan BPK seolah membuat kasus yang menjerat Idham makin tidak jelas ujungnya. Antara berujung dengan sanksi penjara atau tidak. Sebab, sudah menjadi rahasia umum Idham cukup berpengaruh di DIY. Penangguhan penahanannya tidak lepas dari posisinya politiknya yang masih kuat. Ia juga dikenal dekat dengan Sultan Hamengkubuwono X. 

“Kekuatan hukum yang menjerat Idham pasti ada. UU No 31 tahun 1999 sudah menegaskan hal itu. Pada pasal 4 jelas disebutkan orang yang melakukan tindak pidana korupsi kemudian mengembalikan uang yang dikorupsinya tetap di dikenakan sanksi.” kata Zulfikhar. Memang dalam pelaksanaannya, sanksi penahanan kebanyakan dikurangi oleh hakim. Meskipun dalam UU tersebut minimal masa penahanan 4 tahun. Contohnya, kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kertanegara yang di vonis hukuman penjara 2,5 tahun.   

Melihat kasus yang sudah berlarut-larut, Zulfikhar dalam diskusi tersebut mengajak kader KAMMI se-Bantul untuk menggelar demonstrasi. Untuk menwartakan pada masyarakat, bahwa kasus korupsi tersebut tidak jelas kelanjutannya. KAMMI juga menuntut Kejati dalam waktu sesingkat-singkatnya menggelar persidangan untuk memperjelas status Idham. Juga meminta kepada DPD PDIP Propinsi DIY untuk mendorong Idham mundur sebagai legislator. 

Kurang lebih 30 menit Zulfikhar berbicara. Setelah penjelasan dirasa cukup, pembicaraan di akhiri di kembalikan ke moderator. Forum diskusi tanya jawab dibuka.  

Diskusi dimulai oleh pertanyaan dari Jey. Mahasiswi Hubungan Internasional UMY angkatan 2010. Mahasiswa asal Makassar ini mempertanyakan tujuan KAMMI menggelar aksi tersebut. Dengan retorika yang tertata rapi, ia menanyakan tuntutan besar KAMMI? “Mengapa hanya korupsi dana APBD saja yang di tuntut? Mengapa tidak kasus korupsi Idham yang lain?”, pungkasnya. Rupanya menurut Jey, Idham Samawi tidak hanya tersangkut kasus dana hibah. Ada kasus-kasus lain yang diduga juga melibatkan dirinya. 

Pertanyaan kedua disampaikan oleh Andi Hijrian. Moderator diskusi yang sedang kuliah di pascasarjana Ilmu Politik UGM. Andi paling banyak membeberkan pendapatnya mengenai bentuk aksi daripada bertanya. Mahasiswa alumni Ilmu Pemerintahan UMY ini lebih sepakat kalau aksi menuntut pengunduran diri Idham di barengi dengan kasus korupsi-korupsi yang lain. Seperti mengorek carut marut penegakan hukum di negeri ini. Sebab, juga akan menyangkut kertarikan media massa yang beberapa di antaranya pro dengan Idham. Ia mengusulkan sebaiknya aksi tidak di selenggarakan di kantor DPD PDIP DIY. Untuk meminimalisir kemungkinan terjadi chaos dan juga untuk kelancaran pelaksanaan aksi. Lebih tepat menurutnya kalau aksi di lakukan di depan Kejati DIY saja. Asal bukan di DPD PDIP. Andi juga mempertimbangkan kalau pada aksi tersebut sebaiknya tidak perlu menggunakan nama KAMMI.

Wirdan Fanani yang bertanya berikutnya kebanyakan meneruskan pendapat Andi. Ia sepakat mempertimbangkan isu yang di angkat KAMMI hanya menyasar skandal korupsi Idham. Tidak jauh beda dengan Tety Rahmawati. Dosen Hubungan Internasional UMY ini juga mempersoalkan ketertarikan media massa. “Tak ada gunanya aksi ini kita gelar tanpa diliput  media massa,” tutur wanita asal Lampung itu. 

Sesi diskusi ditutup oleh pertanyaan dari Abdul Rais Kaharuddin. Ia lebih cenderung sepakat pada isu semula yang ditawarkan Andi. Mengenai penggabungan isu korupsi Idham dengan isu korupsi yang lain. Tetapi, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY angkatan 2013 ini, mempertanyakan isu korupsi yang akan di gabung. “Kalau mau di gabungkan, isu-isu korupsi apa yang tepat?” Tuturnya mengakhiri pertanyaan. 

Zulfikhar kembali di persilahkan moderator menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia mengaku pertanyaan yang di ajukan Jey paling berat. Sehingga, ia memutuskan untuk menjawabnya lebih dulu.

Menurutnya, aksi tersebut di gelar semata-mata untuk menegaskan sikap KAMMI yang memandang kebatilan sebagai musuh. “Kita harus menegaskan bahwa kebenaran adalah kebenaran dan kejahatan benar-benar adalah kejahatan.” Tandas bekas Ketua KAMMI UMY tersebut. 

Ia mengakui selama ini hubungan KAMMI dengan Idham sangat dekat. Sejak masih menjabat sebagai bupati sampai pensiun. Beberapa kali pengurus KAMMI DIY di terima Idham di rumahnya. Saling bertukar pikiran dan membicarakan masalah-masalah kebangsaan. “Saya akui hubungan KAMMI dengan beliau sangat dekat. Tidak jarang beliau memberikan kami uang untuk keperluan organisasi. Transportasi delegasi KAMMI DIY pada muktamar kemarin juga dibiayai oleh beliau. Pak Idham dekat dengan semua organisasi tidak hanya KAMMI. Seperti IMM dan HMI. Tetapi hubungan yang dekat itu tidak membuat kami silau. Ketika beliau berbuat kesalahan maka KAMMI akan menasehati beliau. Etikanya seharusnya seperti itu. Bukan karena beliau sudah baik pada kita lantas membuat kita diam terhadap kesalahan yang barangkali beliau perbuat. Kita boleh menerima kebaikan Pak Idham selama tidak mengintervensi gerakan. Tetapi kalau sudah masuk ke wilayah itu, kita seharusnya menolak.”

Menurut Zulfikhar, aksi tersebut perlu di lakukan agar masyarakat DIY tidak sepihak memandang Idham Samawi. Hanya dari sisi baiknya. Agar masyarakat paham, seorang Idham Samawi bisa juga melakukan kesalahan. “Seorang pahlawan itu memang kurang tepat dinilai selagi masih hidup. Paling tepat kalau ia sudah meninggal.” Tutur Ketua Kebijakan Publik KAMMI DIY itu.

“Kita melakukan aksi agar masyarakat sadar. Rezim kepemimpinan di Bantul tidak sesempurna yang mereka kira. Kita tahu sejak Pak Idham memimpin, Bantul semakin membaik. Tapi rupanya ada kejahatan yang disimpan dalam sistem. Sebagaimana banyak petinggi birokrasi di Bantul yang dimutasi tanpa alasan jelas. Misalnya, kemarin ada ketua lembaga tertentu yang di mutasi oleh Ibu Bupati tanpa alasan jelas. Alasan yang paling kuat karena ketua lembaga tersebut berseberangan pandangan dengan bupati. Mirisnya, ia digantikan dengan ketua Satpol PP. Yang kita tahu kapasitasnya tidak berhubungan dengan lembaga tersebut. Nah, masalah-masalah seperti ini seharusnya di advokasi oleh mahasiswa. Namun, faktanya gerakan mahasiswa tiarap di Bantul. Nggak ada yang berani menggelar demonstrasi. Padahal sebenarnya banyak LSM yang menunggu-nunggu kerja sama mahasiswa. sebab, mereka punya banyak data mengenai kebobrokan tersebut tapi tidak punya eksekutor di lapangan untuk memproduksi isu lebih besar. Yang seharusnya di emban oleh gerakan mahasiswa. Sampai hari ini belum ada gerakan mahasiswa yang berani terjun ke Bantul. Mereka semua takut dengan preman-preman yang melindungi rezim. Kalau KAMMI berhasil menyelenggarakan aksi ini dengan baik, saya pikir KAMMI akan di perhitungkan pengaruhnya dan bisa menginspirasi gerakan mahasiswa yang lain untuk berjuang bersama.” 

Diskusi mulai menghangat ketika Zulfikhar menjawab tanggapan dari Andi Hijrian. Beberapa kali pembicaraannya di potong Andi  yang kembali menegaskan pendapatnya. Menurut Zulfikhar, penggabungan isu itu sebenarnya baik. Tapi akan mengurangi pesan dan semangat tuntutan massa aksi. Ia ragu kalau isu tunggal yang bakal di usung tidak menarik media massa. Sebab, ketertarikan media tergantung pada kebaruan isu. Apalagi isu mengenai korupsi Idham Samawi jarang di lirik gerakan mahasiswa. “Kita tidak akan tahu sebelum mencoba. Saya pikir isu yang kita angkat belum tentu ditolak media. Beda halnya dengan aksi KAMMI DIY kemarin yang menuntut tolak capres 2014. Dalam bisnis ada istilah diferensiasi. Kita menampilkan isu yang benar-benar berbeda dan jarang di angkat mahasiswa. Saya pikir ini akan menarik wartawan. Nggak mungkin wartawan tidak akan meliput aksi kita kalau mereka kita beritahu sebelumnya. Kemarin saja, waktu aksi tolak capres, saya di wawancarai Jogja TV dan KR.  Meskipun tidak diberitakan. Intinya kita perlu mencoba dulu. Nggak perlu di pikirkan aksi kita akan di beritakan atau tidak. Tinggal kita evaluasi saja jika aksi besok tidak berhasil. Maka bisa kita rubah dengan usulan kawan-kawan tadi.”

Di tengah pembicaraan Andi menyela. “Maksud saya, aksi kita ditampilkan dari umum ke khusus dulu. Dari penggabungan isu yang sifatnya umum itu mengerucut  ke kasus korupsi Pak Idham.”

“Kalau menurutku malah seharusnya isu itu ditampilkan secara induktif. Bukan deduktif.” Lanjut Zulfikhar. “Sebab, kita akan melihat sejauh mana isu itu dilirik media. Nantinya, kalau tidak di lirik, ya kita naikkan ke yang lebih umum. Sampai isu itu benar-benar berpengaruh.”

Jey tiba-tiba ikut berbicara. Ia sepakat saja dengan berbagai usulan yang ada. Ia punya pertanyaan berbeda. “Mas saya mau tanya. Aksi kita ini tidak di pengaruhi oleh pihak lain kan? Mungkin oleh partai tertentu yang dekat dengan KAMMI. Maksud saya, aksi ini bukan aksi pesanan kan?” Peserta diskusi yang hadir sontak tertawa lepas. Pertanyaan Jey berhasil mendinginkan suasana yang sejak tadi memanas. 

Pertanyaan Jey langsung di respon Zulfikhar. Ia tersenyum mendengar pertanyaan itu. “Pernah ada kader senior yang bilang bahwa kebanyakan aksi KAMMI itu pesanan. Hal itu tidak bisa saya pungkiri. Tapi, saya jamin aksi KAMMI yang satu ini berbeda. Ini benar-benar muncul dari niat untuk menegakkan keadilan. Lagipula sekarang KAMMI DIY tidak seperti dulu. Sikap KAMMI kini sering berseberangan dengan partai itu. Misalnya, aksi kemarin KAMMI DIY menolak semua capres 2014. Mereka bagi kami tidak layak memimpin. Itu jelas berbeda dengan keputusan partai yang mendukung salah satu capres. Sama halnya dengan sikap PP KAMMI waktu Pemilu 2009 lalu. Saat itu ketuanya Rahman Toha dan Sekjen, Fikri Aziz. KAMMI waktu itu punya kesamaan ide dengan pasangan Mega-Prabowo. Padahal partai mendukung SBY-Boediono. KAMMI justru malah mengkritik SBY. Sebab KAMMI menolak cawapres Boediono yang disebut agen neolib di Indonesia. Intelektual Berkeley.“ 

“Jadi, tidak bisa dibilang ada kesamaan sikap KAMMI dengan partai tertentu. Apalagi KAMMI DIY. Yang posisinya selalu anti mainstream. Beda halnya dengan kebanyakan sikap KAMMI di daerah lain yang berbau politis.”

Diskusi sore itu di tutup dengan pernyataan penutup Zulfikhar. Ia mengatakan, aksi yang di selenggarakan adalah murni niat KAMMI untuk menegakkan keadilan. Apalagi selama ini KAMMI Daerah Bantul belum pernah menyelenggarakan aksi. 

Zulfikhar juga bertanya kepada peserta diskusi mengenai hari yang tepat pelaksanaan aksi. Semua peserta diskusi sepakat hari Senin tanggal 2 Juni 2014. Di depan kantor DPD PDIP Propinsi DIY. Untuk mematangkan aksi tersebut, hari Sabtu tanggal 31 Mei di selenggarakan rapat lanjutan. (Bisma)

Bantul, 29 Mei 2014