Prabowo dan Sederet Tuduhan Miring

Sampai hari ini dimana-mana para aktivis berkoar-koar menuntut Prabowo agar diadili. Tuntutan itu meluas mulai media massa sampai media social. Posisi Prabowo sebagai Panglima Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat (Kostrad)  saat itu di anggap  sebagai posisi yang berhubungan langsung dengan operasi penculikan aktivis prodemokrasi 16 tahun silam. 11 anggotanya yang tergabung dalam Tim Mawar akhirnya di tetapkan sebagi tersangka pada persidangan di Mahkamah Militer 6 April 1999. 

Dengan sederet fakta tersebut, Prabowo tentu sulit dapat mengelak dari berbagai tuduhan itu. Meskipun sampai sekarang ia menampik. Tuduhan itu baginya fitnah dan asumsi orang-orang yang ingin merusak integritas dirinya. Sebab sampai hari ini tuduhan-tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 

9 dari 22 aktivis, yang disebut-sebut diculik  Tim Mawar sudah di lepaskan. Tapi tidak ada yang tahu apakah mereka masih menaruh dendam. Sebab beberapa dari mereka kini bergabung bersama Prabowo dalam Partai Gerindra. Seperti Pius Lustrilanang dan Desmond J Mahesa.  Pius misalnya, pernah mengaku dalam sebuah wawancara, bahwa  Prabowo tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu. 

Kasus itu kemudian membuatnya dicopot sebagai Pangkostrad sekaligus pensiun dini dari kesatuan. Isu yang berseliweran belakangan membeberkan bahwa pemecatannya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut. Tetapi atas intervensi mantan Presiden Soeharto kepada Presiden Habibie. Manuver yang dilakukan Prabowo menjelang jatuhnya sang presiden di duga menjadi alasan arsitek Orde Baru itu. 

Penyelidikan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mulai Agustus 1998 untuk menyelesaikan kasus penculikan 13 aktivis rupanya tidak memuaskan banyak pihak. Terutama keluarga para korban. Perwira yang diperiksa hanya berhenti pada Pangkostrad, Letjen Prabowo dan Danjen Kopassus saat itu, Mayjen Muchdi Purwopranjono. Sangat kentara proses persidangan sama sekali tidak adil. Tidak menyentuh  perwira tinggi lainnya. Kalau saja di selidiki lebih dalam, pasti banyak para jenderal yang ikut terseret. Khususnya Panglima ABRI saat itu: Jenderal Wiranto. 

Hasil persidangan DKP anehnya juga tidak di beberkan kepada publik. Tak ada yang tahu mengapa  bisa terjadi? Di duga agar rakyat tidak mengetahui konstruksi kasus secara utuh. Sehingga para perwira yang seharusnya diperiksa, atau di duga terlibat, tidak diketahui oleh rakyat. Otomatis  tidak  akan muncul tekanan-tekanan yang membuat ABRI kebakaran jenggot. Sebab rakyat pasti curiga dan para politisi akan menggunakan hak interpelasinya dan kalau perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut yang tentunya akan merugikan institusi ABRI itu sendiri.

Kejanggalan Meletusnya Kerusuhan

Para aktivis hari ini umumnya sepakat Prabowo adalah otak di balik penculikan itu. Tentu saja beserta para jenderal ABRI yang lain. 

Selain itu, Prabowo juga dituduh terlibat dalam meletusnya kerusuhan yang terjadi setelahnya antara tanggal 13 sampai 15 Mei. Yang menyebabkan ratusan orang tewas.  Puluhan sampai ratusan perempuan etnis Tionghoa diperkosa oleh sekelompok orang tidak dikenal. 

Banyak pihak  menduga, seperti keterangan Komnas HAM, sekelompok orang tersebut adalah orang-orang yang terorganisir dengan baik. Bukan bagian dari massa warga yang mengamuk sebagaimana yang di beritakan oleh media massa. Dugaan yang kuat  justru mengarah pada ABRI. Kemungkinan dari orang-orang itu adalah anggotanya yang menyamar. Atau sengaja di sewa untuk memperkeruh keadaan sehingga menyulut kemarahan rakyat yang lebih besar.

 Peristiwa itu di duga sarat muatan politik. Untuk menjatuhkan dan melanggengkan posisi beberapa oknum perwira ABRI. Sudah menjadi rahasia umum di dalam tubuh ABRI saat itu sudah lama terjadi kompetisi yang tidak sehat antara beberapa oknum jenderal. Yakni antara beberapa jenderal berpangkat tinggi di satu pihak berhadapan dengan Prabowo. Di dalam tubuh ABRI Prabowo mereka lihat salah satu perwira yang di anakemaskan Soeharto. Karir militernya paling bersinar di antara perwira yang lain. Meraih dua bintang dalam usia 40-an tahun. Sehingga, perlu diciptakan sebuah keadaan kacau untuk mengakhiri persaingan itu. Maka terciptalah kerusuhan Mei. 

Tetapi kerusuhan itu rupanya menyisakan banyak kejanggalan. Kronologinya menimbulkan banyak tanda tanya. Hal ini yang kemudian banyak memperkuat alibi Prabowo bahwa ia bukan otak di balik peristiwa itu;

Pertama, sebelum kerusuhan pecah, para jenderal pergi meninggalkan Ibukota menuju Malang. Kepergian mereka berhubungan dengan acara rutin serah terima Komando Pengendalian (Kodal) Pasukan Pengendali Rekasi Cepat (PPRC) dalam kesatuan Kostrad. Padahal sebelumnya mereka sudah menerima informasi dari intelijen bahwa akan terjadi kerusuhan besar di Jakarta. Tetapi Jenderal Wiranto tetap berangkat. Usulan dari Prabowo agar tetap di ibukota ditampik olehnya. Jenderal Wiranto juga membawa serta beberapa perwira seperti Danjen Kopassus dan komandan Marinir. Maka komando ABRI yang tersisa di Ibukota praktis di tangan Prabowo. 

Prabowo kemudian berinisiatif untuk mendatangkan pasukan dari luar kota untuk mengendalikan situasi. Sebab jumlah pasukan yang tersedia menurut perhitungannya masih kurang. Dengan menyewa  pesawat komersil dari kantongnya sendiri, pasukan tersebut di datangkan. Sayangnya keputusan ini banyak dipelintir oleh para aktivis beserta orang-orang yang membenci Prabowo sebagai upaya kup. Kedatangan pasukan dari luar kota itu disebut-sebut pasukan loyal Prabowo yang datang untuk mengambil alih Jakarta. Padahal kedatangan mereka murni urusan keamanan. 

Kedua, pasukan yang berjaga-jaga di dalam kota dilarang untuk mengambil tindakan pencegahan membendung kemarahan massa. Larangan ini datang langsung dari Jenderal Wiranto. Ia  juga tidak menambah kekuatan pasukan yang lebih sedikit dibanding massa yang mengamuk. Sehingga, tampak jelas bahwa ABRI melakukan pembiaran terhadap amukan massa yang terjadi kemudian. 

Ketiga,  saat itu ada usulan dari perwira ABRI, Sjamsu Djalal, agar dalam Ibukota sementara waktu diberlakukan jam malam. Sebab kondisi semakin tidak terkendali. Namun, Jenderal Wiranto sama sekali tidak mengambil tindakan apapun. Ia seperti bukan seorang jenderal yang tidak paham psikologi massa yang sudah terbentur  keadaan serba sulit. 

Pecahnya kerusuhan akhirnya tidak dapat dihindarkan. Ribuan warga Jakarta berhamburan tumpah di jalan. Anehnya, di Solo peristiwa yang sama terjadi dalam waktu yang berdekatan. Massa menjarah pertokoan yang mereka lalui. Beberapa mall ikut menjadi sasaran keganasan mereka. Seperti Jogja Plaza yang kemudian terbakar. 

Massa yang mengamuk juga membakar kendaraan roda dua dan empat yang mereka temui di sepanjang jalan. Sehingga kondisi ibukota hari itu seperti dilanda perang sipil. Jalanan sepi, pertokoan tutup, asap mengepul dimana-mana. 

Sekali lagi para aktivis dan juga para jenderal menyalahkan Prabowo atas kondisi itu. Asumsi mereka, kerusuhan tersebut sengaja di rekayasa  untuk melemahkan kedudukan Presiden Soeharto. Maka, otomatis  akan memperkuat tekanan massa mahasiswa yang sedang tampil prima. Sehingga upaya pengambil alihan sewaktu-waktu bisa dilakukan dengan dalih keamanan nasional.

Tetapi hingga kini, tuduhan-tuduhan miring tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kerusuhan itu memang pasti terjadi karena krisis yang tiada henti. Kurs rupiah jatuh, harga barang naik, pengangguran muncul dimana-mana. Di sisi lain, pemerintah tidak punya solusi karena disibukkan dengan agenda-agenda sekunder untuk mengurangi krisis. Akibatnya, beberapa menteri dan  kepala lembaga keuangan di pecat Presiden Soeharto sebab tidak becus membalikkan keadaan. 

Hingga kini peristiwa yang memicu kerusuhan itu tidak jelas. Kecuali karena penembakan  empat orang mahasiswa Trisakti oleh aparat kepolisian. Rangkaian kerusuhan itu membuka langkah baru bagi tekanan-tekanan demonstrasi  mahasiswa. Akhirnya, semakin banyak mahasiswa yang turun ke jalan sehingga semakin besar kekuatan demonstran yang mengepung gedung DPR/MPR. Sampai akhirnya berhasil di duduki pada tanggal 18 Mei.

Tuduhan Bermotif Politik

Hampir setiap menjelang Pemilihan Umum, isu yang menyudutkan Prabowo selalu di angkat. Terutama bagi mereka yang berseberangan dengan garis politiknya. Banyak aktivis menjadikan isu ini sebagai materi propaganda untuk merusak popularitas Prabowo.  Latar belakang mereka kebanyakan  dari aktivis sayap kiri. Meskipun tidak semuanya. Sebab pada pileg kemarin, sebagian dari mereka bergabung dengan Prabowo. Dan menjadi alasan kenaikan suara Partai Gerindra dua kali lipat. 

Kalau mau ditelisik sebenarnya ikhwal kebencian para aktivis itu berhubungan dengan peristiwa penculikan yang menimpa anggota mereka. Khususnya aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD). Hal ini tidak lepas dari beberapa kawan mereka yang hilang entah kemana. Seperti Widji Tukul, Herman Hendrawan, Bimo Petrus. Di duga kuat mereka sudah di bunuh. Hal itulah yang memicu kebencian mereka yang teramat besar pada Prabowo dan ABRI. Bagi mereka segala sesuatu yang berhubungan dengan ABRI, adalah kekerasan, kelicikan, kebengisan. Sehingga patut di musuhi tujuh turunan. 

Begitu juga dalam politik. Berhubungan para jenderal itu kini  sedang  mencalonkan diri dalam bursa capres pada Juli mendatang. Seperti Prabowo dengan keunggulan elektabilitasnya saat ini. Maka langkahnya harus di jegal. Amat berbahaya kalau Prabowo memimpin bangsa ini. Begitu juga dengan Wiranto. Mental kepemimpinan gaya militer akan membawa Indonesia kembali ke alam Orde Baru yang fasistik militeristik. 

Oleh karena itu banyak aktivis kiri pada pemilu kali ini melihat golput tidak lagi sebagai pilihan yang strategis.  Sebab akan menguntungkan Prabowo dan para jenderal yang ikut berkompetisi di dalamnya. Mereka pun disibukkan mencari pilihan politik di antara sederet capres yang ada. Minimal capres tersebut bukan berlatar belakang militer. Terutama tidak terlibat dalam kasus penculikan dan kerusuhan di Jakarta.

Pilihan itu pun jatuh pada sosok Jokowi. Seorang tokoh sipil yang mengenalkan metode blusukan untuk memetakan permasalahan di akar rumput. Meskipun Jokowi bukan dari kalangan kiri, tetapi bagi mereka, minimal gaya kepemimpinannya yang merakyat dan demokratis mampu membawa Indonesia pada kondisi yang lebih lebih aman, tentram, sejahtera. Dan yang paling penting, menggagalkan obsesi Prabowo.

Tuduhan yang menyandera Prabowo faktanya tidak mempengaruhi kebanyakan rakyat Indonesia. Dengan sadar suara mereka dipercayakan sepenuhnya pada Partai Gerindra. Barangkali karena sudah tidak peduli atau tidak tahu menahu peristiwa tersebut. Memang, karena kebenaran tuduhan itu sampai sekarang masih simpang siur. Sehingga rakyat  memutuskan, visi dan program yang ditawarkan Prabowolah yang mereka pilih. Telah lama mereka tidak menyaksikan seorang tokoh yang peduli pada agenda-agenda kerakyatan dan nasib mereka. 

Penutup

Keadilan sampai kapan pun harus ditegakkan. Kasus penculikan dan kerusuhan massal yang menciderai hak-hak kemanusiaan harus di ungkap sejelas-jelasnya. Siapa aktornya, apa peran mereka dan latar belakang mereka melakukannya? Para jenderal yang terlibat harus di ganjar dengan hukuman yang setimpal. Begitu pula dengan Prabowo dan Wiranto jika mereka memang terlibat. Apalagi Wiranto sejak terjadinya peristiwa itu hingga saat ini absen dari pemeriksaan. 

Oleh sebab itu hasil persidangan oleh DKP dan Mahmil di masa lalu harus di beberkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan lagi ada perahasiaan sejarah di zaman  yang menjunjung kebebasan seperti saat ini. Dengan begitu, akan terlihat jelas siapa yang bersih dan siapa yang terlibat. 

Dengan pembeberan hasil-hasil persidangan itu, maka persidangan selanjutnya untuk mengurai sengkarut kasus-kasus tersebut juga akan lebih mudah kembali di gelar. Terutama yang paling penting  mengenai keberadaan 13 orang aktivis yang masih hilang. Mengapa mereka di culik? Apakah masih hidup atau tidak?  Kalau tidak, lalu dimana dikuburkan? Wallahu alam bis shawab.

Jadan, 3 Mei 2014