Pemilu Mahasiswa: Sebuah Harapan atau Ilusi tentang Demokrasi?

Diambil dari http://www.rumahpemilu.com

Telah lebih dari dua dekade demokrasi berlaku sebagai metode berpolitik negeri ini. Kepercayaan rakyat terhadap keadilan, musyawarah dan kebebasan yang dijamin olehnya, telah membawa demokrasi menjadi panduan tidak saja pada ranah politik praktis, namun telah membumi ke ranah politik rakyat.  Salah satunya pada ranah pemilihan umum (pemilu) mahasiswa.

Demokrasi dapat menjadi satu-satunya prototipe sistem politik terbaik dewasa ini mengingat kiprah yang ditorehkannya selama berabad-abad. Pada saat harkat kemanusiaan tidak lebih berharga dari pada binatang peliharaan, demokrasi hadir membentur struktur yang menindas dengan mengusung kebebasan, keadilan dan persaudaraan. 

Ketika perbudakan terhadap orang kulit hitam tengah berlangsung di Amerika, demokrasi datang menawarkan emansipasi ras. Perbudakan atas nama kemanusiaan menjadi ilegal ketika Abraham Lincoln memimpin negeri multiras tersebut. Bahkan, ketika iktikad baik itu dibendung dengan perlawanan, perang atas nama demokrasi (baca: perang sipil Amerika) pun pecah dan menuai kemenangan. 

Di Inggris, ketika Raja Charles I menginjak-injak Magna Charta, undang-undang kesetaraan pertama di bumi Eropa, Oliver Cromwell, seorang perwira militer kerajaan, membelot dan bersama rakyat melawan. Charles akhirnya kalah dan digantung. Monarki Konstitusioanal akhirnya dapat bertahan di Inggris hingga hari ini.  

Kala Pemilu Mahasiswa Digugat

Dewasa ini, setiap kali pemilu digelar, kerap diikuti sejumlah konflik horizontal. Intrik, tipu daya, dan fitnah, selalu menghiasi taktik partai-partai yang berkompetisi di dalamnya. Sehingga, tidak heran jika beberapa waktu lalu sempat mencuat wacana di Senayan: pemilihan umum secara langsung harus dihentikan. Dengan dalih, untuk menghentikan konflik, merebaknya politik uang dan kecurangan-kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kini, dengan kondisi pemilu yang di asumsikan banyak orang sama buruknya, mahasiswa lalu dilarang menggelar pemilunya sendiri. Di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), mahasiswa tidak di perkenankan pihak rektorat menggelar pemilu untuk memilih ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) disaat hak-hak mereka banyak disalahgunakan oleh segelintir oknum birokrasi universitas untuk mencari keuntungan.

Kasman Hi Ahmad sebagai rektor UMMU meyakini, penyelenggaraan pemilu mahasiswa di UMMU untuk saat ini tidak relevan. Sebab, mental ketidakdewasaan dalam diri mahasiswa akan kembali memicu terjadinya kericuhan (chaos) sebagaimana pernah terjadi sembilan tahun silam. 

Menurut penulis, sikap rektor tersebut ibarat membakar lumbung padi demi membunuh tikus. Padahal, untuk menciptakan kondisi universitas yang stabil, aman dan tenteram, bukan berarti harus meniadakan keberadaan BEM sebagai pemerintahan mahasiswa (student government) yang sebenarnya lebih banyak membantu. Peran BEM sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi mahasiswa, menjembatani komunikasi antara universitas dan mahasiswa serta mewakili universitas pada forum-forum tingkat nasional dan internasional tentu saja tidak dapat disepelekan. 

Kendati di satu sisi, fakta terkadang berkata lain. Masih banyak organisasi mahasiswa belum dewasa mengendalikan dirinya. Reaksi dan anarki hampir selalu dikedepankan ketimbang kreativitas dan persatuan dalam setiap agenda gerakan mereka. Apalagi ketika berkompetisi dalam pemilu mahasiswa yang banyak dianggap bergengsi dan prestisius tersebut? Maka, apa yang dikuatirkan Rektor UMMU tersebut bisa jadi benar. 

Kelemahan ini adalah tugas besar sekaligus tantangan bagi mahasiswa UMMU untuk membuktikan apakah dirinya mampu atau tidak? Sehingga, BEM yang kelak didirikan  juga akan mendatangkan kebaikan dan berguna bagi kemajuan universitas ke depan. Jika tidak, maka apa yang dikuatirkan Alfian Darmawan, bahwa pemilu mahasiswa jangan-jangan merupakan sebuah ilusi tentang demokrasi menjadi kenyataan.

Zulfikhar

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Dimuat di Malut Post, 11 Mei 2015