Tafsir Prinsip Gerakan KAMMI*

AHM Ditetapkan Tersangka, Akankah Peta Politik Malut Berubah?

Zulfikhar

Diakses dari http://cdn2.tstatic.net/aceh/foto/bank/images/ahmad-hidayat-mus_20180316_204148.jpg

Sebagai salah satu peserta pemilihan gubernur Maluku Utara, jalan AHM agaknya tidak mulus jika dibandingkan calon gubernur yang lain. Jumat (16/3) kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan ia dan Bupati Banggai Kepulauan, Zainal Mus (ZM), sebagai tersangka kasus pembebasan lahan bandara Bobong yang diduga merugikan negara 4,3 miliar rupiah. 

Jika proses kasus itu mengalami titik terang, sebaliknya nasib pencalonan AHM mengalami krisis. Di masa kampanye yang membutuhkan mobilitas tinggi, pengurasan tenaga dan materi yang tidak sedikit, mata yang awas dan konsentrasi yang disiplin, AHM justru dibebani masalah baru. 

---

Akankah elektabilitas AHM tergerus akibat kasus ini?

Kasus pembebasan lahan bandara Bobong memang kasus korupsi yang sudah mengendap lama. Tentu saja mendadaknya kasus ini diungkap oleh KPK membuat partai pengusung dan tim sukses AHM kecewa. Tidak heran, muncul pernyataan-pernyataan miring yang mengirim sinyalemen negatif bahwa KPK sedang berpolitik. 

Dan yang paling diuntungkan oleh penetapan KPK tentu adalah kontestan pemilihan gubernur yang lain. Kini, mereka memperoleh materi kampanye baru yang tidak menutup kemungkinan dapat mendongkrak elektabilitas mereka. Tak dapat dibayangkan, AHM yang selama ini baru diisukan bakal menjadi tersangka saja sudah lebih cepat masuk menjadi bahan kampanye hitam, bagaimana jika statusnya sudah sejelas sekarang? Tak dapat dibayangkan bagaimana kasus ini bakal “digoreng” masak-masak di akar rumput.  

Sejak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur resmi ditetapkan oleh KPU Maluku Utara Januari kemarin, menyeruak asumsi di tengah-tengah masyarakat: AHM berpeluang besar menang. Kekuatan Abdul Ghani Kasuba (AGK) bakal terbagi setelah adiknya Muhammad Kasuba (MK) ikut maju dalam kontestasi. 

Secara sosiologis bandul suara etnis Tobelo-Galela yang selama ini menjadi kekuatan politik utama AGK pada pemilihan gubernur 2013 lalu kemungkinan besar tidak bakal maksimal bergerak ke sisi AGK. MK yang dikenal sebagai bupati Halmahera Selatan dua periode akan menjadi kompetitor beratnya. Tidak saja karena jumlah pemilih di kabupaten yang pernah dipimpinnya itu adalah yang terbesar di  sepuluh kabupaten/kota di Maluku Utara (160 ribu), namun juga menjadi kabupaten dengan total etnis Togale terbesar kedua –setelah Halmahera Utara.

Asumsi ini menguatkan bakal menggerusnya suara dukungan terhadap AGK yang masih dijagokan. Apalagi jika berkaca pada sejarah pemilihan gubernur 2013 lalu yang pada putaran pertama berhasil dimenangkan AHM (28,5 persen) disusul AGK (21,54 persen). Pilkada 2018 kali ini hanya berlangsung satu putaran sehingga potensi mengulangnya kemenangan AHM mungkin saja terjadi. 

Nasi telah menjadi bubur, dan itulah nasib yang menimpa AHM sekarang. Elektabilitasnya berpotensi kuat tergerus dan itu adalah konsekuensi politik yang tak dapat dihindari. Namun, AHM tetap punya kesempatan, bahkan tidak menutup kemungkinan mengalami titik balik jika tim sukses dan partai pengusung dapat menggunakan status AHM itu justru sebagai bumerang yang menyelamatkan reputasi AHM. Ya, bisa saja tuduhan terhadap KPK yang diduga berpolitik dapat menjadi salah satu bumerang itu.  

Untuk itu, partai pengusung dan tim sukses AHM mesti bekerja ekstra keras. Kasus pilkada di kabupaten Buton yang dimenangkan Umar Abdul Samiun dapat menjadi contoh bahwa status tersangka tidak menggagalkan kemenangan. Tapi mereka juga harus belajar pada kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta kemarin. Bahwa ‘politik sembako’ justru semakin menggerus elektabilitas Ahok-Djarot yang sudah babak belur dihajar isu penistaan agama.