bung zulfikhar

Permasalahan di Papua semakin memanas beberapa tahun terakhir yang banyak menyisakan kekecewaan di kedua belah pihak; masyarakat dan aparat. Pasalnya mereka merupakan kelompok masyarakat yang menjadi aktor sekaligus korban solusi pemerintah yang tidak memberikan efek perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di papua. Sejak pemberlakuan otonomi khusus (otsus) tahun 2001 sampai sekarang pemerintah belum memberikan perubahan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat papua. Alih-alih ingin mensejahterakan masyarakat papua, sebaliknya pemerintah malah tersejahterakan dengan adanya kebijakan itu, terutama pemerintah di daerah. Dengan maraknya praktek korupsi oleh segelintir kepala daerah pada hampir setiap daerah di Papua sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada mulanya berharap kepada pemerintah  akan perubahan pada nasib kehidupan mereka. Sudah terbukti penerap

a.       Iftitah Al-Jazair pada permulaan abad kedua puluh sudah mulai mendapat sentuhan dakwah Islam yang mulai intens bergerak pasca jatuhnya Kekhalifahan Turki Usmani pada tahun 1924 M. Mulai tumbuhnya pemikiran ide pembaharuan Islam oleh Syaikh Muhammad abduh, Rasyid Ridha dan oleh gerakan-gerakan pemurnian islam cukup berpengaruh di Al-Jazair. Dakwah Islam semakin tersistem dan tersebar massif pada tahun 1931, ketika Syeikh Abdul Hamid Ibnu Badis bersama para ulama lain mendirikan organisasi Jam’iyah Al-Ulama Al-Muslimin Al-Jazairiyah. Sejalan dengan perkembangan waktu, beragam dakwah dan harakah berkembang di Aljazair, mulai dari dakwah salafiyyah, yang sedari awal mendominasi, Ikhwanul Muslimin, Jama’ah Tabligh, bahkan thariqat Shuffiyah. Gerakan2 Islam tersebut berusaha menyerukan rakyat Al-Jazair untuk kembali kepada jalan Islam yang hanif.             Kemerdekaan yang diraih Al-Jazair pada tahun 1962 dari aneksasi Peranci

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS:Al-Baqarah:183) Muqaddimah tentang Ramadhan Bulan ramadhan merupakan bulan yang selalu ditunggu-tunggu dan dirindukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Betapa bulan puasa terkandung banyak keberkahan dan kans (kesempatan) untuk membersihkan hati (tazkiyatun nafs) dengan kelipatan pahala yang bertumpuk. Di bulan yang agung ini, umat muslim melakukan rutinitas yang berbda dengan bulan-bulan yang lain. Tidak lain adalah ibadah-ibadah maghdoh (dituntunkan oleh Rasulullah) yang hanya ditemukan ketika berjumpa dengan ramadhan yakni, puasa (shaum) selama 29 hari, shalat tharawih berjamaah, ikhtikaf dan tak lupa momentum yang paling ditunggu-tunggi tidak lain adalah berjumpa dengan “lailatul qadar”, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kini kita sudah berjumpa dengan ramadhan setelah beberapa bulan menunggu. Perjumpaan dengannya sekarang sebaikn

Kehendak untuk penyetaraan antara laki-laki dan perempuan (baca: gender) realitanya merupakan fenomena yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat urban dan kosmopolitan di era globalisasi sekarang. Gender seringkali di klaim sebagai bentuk  alternatif untuk  menyelesaikan berbagai macam permasalahan ketidakadilan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat dan oleh masyarakat sebagai subjeknya. Gender dewasa ini tidak saja digunakan sebagai metode untuk menghapus sekat ketidaksetaraan lawan jenis.  Namun, ketidaksetaraan sesama jenis kini menjadi  pembahasan yang alot yang mengatasnamakan gender.             Ann Oakley (1972) mengartikan gender sebagai atribut yang digunakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan. Gender pada dasarnya timbul dari hasil konstruksi sosial yang tumbuh berkembang di masyarakat atas kebudayaan yang berkembang pada kelompok masyarakat tersebut.  Gender tidak lagi mendefinisi

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang merupakan instrument pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah diprioritaskan, realitanya belum menunjukkan yang professional. Pasalnya para pelaksana PROLEGNAS yang tidak lain adalah para anggota DPR RI dan Badan Legislasi (BALEG) bisa dengan leluasa memasukkan dan mencopot RUU yang diprioritaskan untuk dilegalkan. Ini merupakan salah satu fenomena kontroversial yang terjadi pada konstitusi yang seharusnya dituntut jiwa profesionalitasnya.             Ketidakprofessionalitas Baleg dan DPR RI terjadi akhir tahun 2010 kemarin. RUU Keperawatan yang sudah masuk dalam daftar prioritas Prolegnas ternyata di deponeering pada waktu yang tidak ditentukan dan diganti dengan RUU Tenaga kesehatan (Nakes). Padahal jika dibandingkan dengan RUU Nakes, RUU Keperawatan dinilai lebih diprioritaskan untuk segera dilegalkan. Pasalnya Perawat di Indonesia tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengatur tentang praktik Keperawatan, diantaranya s

Beberapa waktu yang lalu KAMMI Wilayah (KAMWIL) DIY menyelenggarakan acara "Temu Kader KAMMI se DIY yang diselenggarakan di Masjid Mujahidin, Kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Tepatnya Rabu, 30 Desember 2010. Agenda tersebut dihadiri oleh kader KAMMI dari seluruh kampus di DIY. Perwakilan komisariat yang tampak hadir diantaranya KAMMI UNY selaku tuan rumah, KAMMI UGM, UIN SUKA,  UPN,  INSTIPER, UAD, UII dan kami selaku perwakilan dari UMY . Agenda tersebut diawali oleh Taujih yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Sunono. Beliau menyampaikan tentang sepak terjang aktivis muslim (KAMMI) di kampus. Bagaimana dakwah KAMMI di kampus, peluang, dan tantangan dakwah di kampus. Ba'da shalat Maghrib, pasca Taujih dari Ustadz Abdullah Sunono. Kami bersama membaca Al-Matsurat sambil menunggu  persiapan agenda berikutnya. Pasca membaca Al-Matsurat, salah satu akh dari KAMWIL maju ke depan forum. Beliau adalah Ketua KAMWIL DIY, akh Sujatmiko. Beliau maju menyampaikan taujih kepada k