bung zulfikhar

Presentase jumlah penduduk buta aksara di Indonesia saat ini berbanding terbalik dengan jumlah melek huruf pada awal kelahiran negara ini. Saat ini tersisa 5 persen rakyat yang masih buta aksara. Hal ini mengakibatkan kapasitas mengakses informasi relatif terbatas. Kabar baiknya fenomena seperti ini tidak lagi banyak ditemukan di wilayah perkotaan.  Saat ini buta aksara jarang ditemukan di wilayah perkotaan. Sayangnya kelebihan itu tidak berdampak dengan kualitas hidup orang-orang kota. Ternyata masih banyak orang disana yang menggantungkan hidupnya pada pemberian orang lain. Meminta-minta dan mengemis di jalanan. Padahal kalau ditelisik, kemampuan fisik mereka sebenarnya masih mampu bekerja. Termasuk anak-anak usia sekolah (6-17 tahun) yang seharusnya disibukkan dengan aktivitas di sekolah. Anak-anak ini sekilas terlihat tidak memiliki semangat hidup. Rawut wajah mereka yang murung dan kosong sudah menjadi tontonan umum di jalan.  Sebenarnya keberadaan m

Oleh: Zulfikhar Tidak bisa banyak bereskperimen tentang solusi memberbaiki ekonomi bangsa. Apalagi mengatasnamakan kesejahteraan dan hasrat untuk memperbaiki hidup. Seolah-olah hidup ini bisa selesai dengan selusin teori-teori mutakhir. Apalagi mengambil prototipnya dari negeri asing yang terbukti berhasil, meskipun menyimpan kelemahan yang fundamental dan kealpaan bahwa Indonesia ternyata berbeda. Hal inilah yang konon tidak disadari oleh banyak pemimpin kita. Eskperimen dan riset ilmiah yang terus bergulir faktanya belum mampu menjadi titik balik. Ekonomi kita terus-menerus tidak signifikan bagi rakyat. Meskipun kita terbiasa diyakinkan dengan pidato-pidato politik tentang pertumbuhan ekonomi  yang terus bertumbuh signifikan. Sayangnya banyak orang percaya dengan data-data tersebut. Tidak saja rakyat, nalar mahasiswa juga tersandera dengan informasi itu. Tidak heran dengan variasi kombinasi data yang up to date dan legitimasi  lembaga riset ternama, kesadaran kelompok intelektua

Negara Ikhwan adalah Teodemokrasi Pemateri: Rosyidi “ Islam yang Hanif menganggap negara sebagai salah satu landasan sistem sosial yang dibawa Islam bagi manusia. Islam tidak mengakui keadaan chaos, dan tidak membiarkan umat Islam tanpa pemimpin .” ( Risalah Musykilatuna ad Dakhiliyyah fi dhau’in Nidzam al Islami : nidzamul hukmi) ***

-Negara Kesatuan vis a vis Federal- Pemateri : Iwan Satriawan Ragam bentuk pemerintahan biasanya merepresentasikan keadaan sosiolis-demografis rakyatnya. Kebanyakan berbagai sistem lahir dari kehendak rakyatnya untuk memilih metodologi, sistem, dan   tata pemerintahannya. Oleh karena itu tidak akan hadir sebuah pemerintahan, tanpa izin, kehendak dan kesadaran masyarakat untuk mau mendirikannya. Bangsa ini sudah sepakat mengambil demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Kesatuan sebagai bentuk susunan negara. Negara berbentuk republi k . Yaitu bentuk negara yang menghajatkan urusan rumah tangganya berada dibawa kewenangan rakyat. Mendudukan rakyat sebagai mata pisau kebenaran usaha-usaha menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu berlaku vox populi, vox dei (suara rakyat, suara Tuhan). 

Oleh: Zulfikhar   Pendahuluan Stagnasi demokrasi mungkin sedang asyiknya bermanuver di Indonesia satu dekade terakhir.   Banyak para sarjana yang berpendapat memang Indonesia, meskipun mengaku sebagai negara demokrasi, faktanya belum demokrasi. [1] Demokrasi saat ini masih sebatas wacana ketimbang sebuah sistem yang hidup. Sebagai sistem yang mempercayakan rakyat sebagai sumber keberadaan politik, demokrasi Indonesia kini sedang mencari apparatus yang kompatibel untuk memenuhi hasrat itu. Pelbagai langkah strategis telah berjalan dan dicoba untuk diaktualisasikan. Sayangnya, obsesi itu masih jauh dari harapan. Meskipun beberapa diantaranya sudah berjalan baik.  Adagium power tend to corrupt [2] faktanya masih menjadi pseudo tradisi yang subur dalam kehidupan masyarakat kita. Tanpa bisa disangkal, konsep itu memang benar-benar berakar dan secara gradual mulai berevolusi menjadi aksioma. Agenda pemilu dan sejenisnya, sebagai ilustrasi, menjadi bukti yang kuat u

- Wajah Asli Siyasah Syar’iyyah Pemateri: Abdullah Sholihun Setelah seharian diskusi panjang lebar mengenai bentuk formal “ Ustadziatul Alam ” dan hirarki keindonesiaannya. Peserta Daurah Marhalah (DM) III KAMMI Wilayah Yogyakarta tadi malam (07/05/2013) melanjutkan sesi materi kedua dengan pembahasan mengenai “ Siyasah Syar’iyyah ”. Materi kali ini disampaikan oleh Ustadz Abdullah Sholihun dari Islamic Centre. Materi kali ini dimulai dengan pendistingsian istilah antara siyasah dan politik. Tulisan berikut menjelaskan dinamika diskusi   malam hari itu. ***